 |
| Swafoto BPJS Kesehatan bersama BPJS Watch usai dilakukannya Dialog JKN, Fakta Khatulistiwa |
Fakta Khatulistiwa - BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cikokol, Kota Tangerang bersama BPJS Watch Tangerang Raya menggelar diskusi, guna membahas berbagai persoalan yang masih terjadi di lapangan, khususnya terkait pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada Kamis, 18 Desember 2025.
Forum diskusi yang berlangsung di Kantor BPJS Cabang Cikokol ini ini menegaskan bahwa pelayanan IGD masih menyisakan persoalan mendasar yang membutuhkan pembenahan serius serta komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cikokol - Kota Tangerang, Ratih Trinastiti Dewayani, mengakui bahwa tantangan pelayanan IGD tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga pada aspek implementasi di lapangan.
Secara aturan, peserta JKN berhak mendapatkan pelayanan IGD tanpa hambatan sepanjang memenuhi kriteria kegawatdaruratan medis
“Fakta di lapangan menunjukkan masih adanya perbedaan pemahaman. Inilah yang perlu kita luruskan bersama. Peserta JKN tidak boleh dirugikan hanya karena lemahnya komunikasi atau perbedaan interpretasi terhadap aturan,” tegas Ratih.
Ia menambahkan, BPJS Kesehatan terus melakukan evaluasi terhadap rumah sakit mitra, termasuk mendorong peningkatan kualitas layanan serta transparansi informasi kepada pasien dan keluarga, terutama dalam kondisi darurat yang tidak memberi ruang bagi kebingungan administratif.
Dalam kesempatan tersebut, Ratih juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Watch Tangerang Raya yang selama ini aktif memberikan masukan dan kritik konstruktif.
BPJS Kesehatan terbuka terhadap dialog dan pengawasan dari berbagai pihak sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan
Sementara itu, H. Gandi, Koordinator BPJS Watch Tangerang Raya, menyampaikan pandangan kritis terkait masih banyaknya keluhan masyarakat atas pelayanan IGD. Keluhan tersebut antara lain terkait adanya pasien yang diminta membayar di awal hingga penolakan pelayanan dengan alasan administratif yang dinilai tidak tepat.
“Dalam kondisi gawat darurat, yang harus menjadi prioritas utama adalah keselamatan nyawa. Jangan sampai aturan dijadikan tameng untuk membenarkan pelayanan yang tidak manusiawi,” ujar H. Gandi.
BPJS Watch tidak hanya hadir sebagai mitra diskusi, tetapi juga sebagai lembaga advokasi masyarakat
Oleh karena itu, setiap temuan di lapangan akan terus dikawal dan disuarakan agar menjadi bahan evaluasi konkret bagi BPJS Kesehatan maupun rumah sakit.
H. Gandi juga mendorong BPJS Kesehatan agar lebih tegas dalam melakukan pengawasan serta pemberian sanksi terhadap fasilitas kesehatan yang terbukti melanggar ketentuan pelayanan IGD.
Tanpa ketegasan, persoalan serupa berpotensi terus berulang dan pada akhirnya merugikan peserta JKN
Diskusi ini menjadi pengingat bahwa pelayanan IGD merupakan wajah paling krusial dari sistem jaminan kesehatan nasional.
Sinergi antara BPJS Kesehatan dan BPJS Watch Tangerang Raya diharapkan tidak berhenti pada tataran dialog, tetapi berlanjut pada langkah nyata demi menjamin hak peserta JKN serta memulihkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan. (Red)
